Jabar Perlu Dewan Kebudayaan

(SJO, BANDUNG).- Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Deddy Mizwar mengatakan, Jawa Barat perlu mempunyai Dewan Kebudayaan (DK). Dewan ini nantinya akan menjadi lembaga yang memikirkan bagaimana kebudayaan di Jawa Barat, membuat pemetaan, memberi masukan, dan mengkritik berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah terkaita kebudayaan. Sehingga nantinya pemerintah akan mendapatkan masukan-masukan atas berbagai kebijakannya dari sisi budaya.

Hal itu disampaikan Wagub saat mengunjungi Pusat Studi Sunda (PSS), di Jalan Garut dan diterima Pimpinan PSS Ajip Rosidi, kemarin. Pada kesempatan itu hadir pula Staf Ahli Gubernur Jabar Dede Mariana dan Direktur Kiblat Rahmat Taufik Hidayat.

Dikatakan Wagub, pemerintah seringkali hanya membuat kebijakan tetapi tidak sempat membuat kajian atas kebijakan tersebut ditinjau dari sisi budaya. Sehingga bukan tidak mungkin banyak kebijakan yang justru merugikan secara budaya. “Untuk itu, kalau nanti kita punya Dewan Kebudayaan, maka lembaga inilah yang memikirkan dan memberi masukan atas kebijakan-kebijakan terkait budaya tersebut,” ujar Wagub.

Wagub menggarisbawahi, Dewan Kebudayaan itu, bukan wakil komunitas tertentu, golongan tertentu, apalagi pemerintah, tetapi lembaga yang betul-betul independen dan hanya bekerja di tingkat tataran konsep dan pemikiran. Tidak bergerak di bidang kegiatan atau aktivitas praktis.

“Biar urusan itu tetap menjadi kegiatan para seniman dan komunitas. Tapi Dewan Kebudayaan mengetahui betul peta dan potensi seniman yang ada,” ujarnya.

Untuk merealisasikan keinginan tersebut, Wagub meminta Dede Mariana membentuk tim kecil yang nantinya menjadi cikal bakal Dewan Kebudayaan. Ada pun tim tersebut nantinya akan dipilih atau tidak menjadi anggota Dewan Kebudayaan, keputusannya diserahkan kepada Dewan Kebudayaan.

Keinginan Wagub tersebut disampaikan pula kepada Ajip Rosidi dan meminta budayawan ini untuk ikut serta dalam pembentukan Dewan Kebudayaan tersebut. Apalagi kata Wagub, Ajip Rosidi juga termasuk pendiri Dewan Kebudayaan di Jakarta yang dibentuk pada zaman pemerintahan Ali Sadikin.

Mengomentari hal itu, Ajip Rosidi mengatakan, Dewan Kesenian yang dibentuk di Jakarta dulu, dibentuk karena adanya keinginan dari pemerintah. Selama ini, di Jawa Barat belum ada keinginan tersebut. “Jadi kalau keinginan itu memang dari pemerintah dalam hal ini Wagub Jabar, harus kita dukung, dengan catatan tentunya,” kata Ajip.

Catatan yang dimaksud Ajip adalah, hasil pemikiran Dewan Kebudayaan itu dilaksanakan oleh pemerintah. Dewan Kesenian Jakarta dulu, diminta dibentuk oleh Ali Sadikin dan program-programnya dilaksanakan. Namun selepas Ali Sadikin, program-program yang dibuat DKJ tidak lagi dilaksanakan. “Malah sekarang tidak dibubarkan tidak, diakui ada juga tidak. Tapi pemerintahan yang sekarang tidak berani juga membubarkan,” ujarnya.

Ajip mengatakan, dirinya akan membantu rencana keinginan wagub tersebut. Bukan hanya memilih orang-orang yang akan masuk didalamnya seperti yang dimintakan wagub tetapi juga dalam menyusun konsepnya. Namun untuk ikut aktif di Dewan Kebudayaan tersebut, tentunya belum dapat dipastikan karena menurut Ajip, ia tinggal di Pabelan. Sangat sulit kalau harus bolak-balik Pabelan-Bandung. (pro)

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: