Keputusan Blunder Pertamina Akuisisi PGN

(SJO, BANDUNG) – Upaya akusisi Pertamina terhadap PGN sesungguhnya merupakan puncak perseteruan antara kedua perusahaan plat merah yang berlangsung selama ini. Pemicunya adalah kebijakan liberalisasi tata kelola Gas. Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 19/2009, Pemerintah membuka peluang perniagaan dan usaha pengangkutan Gas Bumi bagi semua pelaku usaha dalam sutau persaiangan bebas melalui skema open access.

Awalnya, ada perbedaan pendapat antara Pertamina dan PGN dalam mensikapi kebijakan open access. Di satu sisi Pertagas sangat bersemangat untuk menerapkan open access tanpa reserve. Di sisi lain, PGN bersikeras untuk tidak menerapkan open accesssecara total pada saat ini. Alasannya, masih ada permasalahan teknis dan ekonomis berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur jaringan pipa transmisi dan distribusi yang masih harus diselesaikan.

Menurut Peneliti Pusat Studi Energi UGM Fahmy Radhi yang berbicara pada acara FGD Tata Kelola Gas Bumi Sebagai Perwujudan Kedaulatan Energi di Indonesia pada 17 Januari 2014 , kalau benar tujuan utama Pertamina mengakusisi PGN semata-mata hanya untuk menerapkan open access, sesungguhnya upaya korporasi tersebut tidak akan memberikan benefit signifikan bagi Pertamina. Upaya pengambilalihan tersebut dikhawatirkan justru akan menambah beban bagi Pertamina, yang sudah terlanjur tambun di banyak lini bisnis. Lebih-lebih, Pertamina selama ini tak kunjung reda diterpa berbagai masalah, sehingga semakin menjauhkan harapan Pertamina menjadi World Class Oil Company.

Fahmy mengatakan,  masih segar di ingatan publik “rengekan” Pertamina kepada Pemerintah untuk menaikan harga jual LPG 12 Kg lantaran Pertamina menanggung rugi triliunan rupiah selama bertahun-tahun. Dengan alasan menutup kerugian itu, Pertamina nekat menaikan harga jual LPG 12 Kg secara sepihak sebesar 68% tanpa konsultasi dengan Pemerintah, yang akhirnya kenaikan harga LPG 12 Kg dianulir oleh Pemerintah hanya dalam waktu lima hari. Ketidakmampuan Pertamina dalam menambah Kilang Minyak yang sudah dicanangkan sejak bertahun-tahun lalu hingga kini juga tidak pernah terwujud. Dampaknya, Indonesia menjadi net-impoter BBM yang semakin membebani neraca perdagangan Indonesia. Kekalahan-demi-kekalahan dalam perebutan ladang Migas melawan Perusahaan Minyak Asing telah menorehkan stigma bahwa Pertamina dinilai unqualified dalam mengelola ladang Migas di negeri sendiri.

Lebih lanjut Fahmy mengatakan, dalam kondisi tersebut, upaya akuisisi Pertamina terhadap PGN merupakan keputusan blunder. Tidak saja akan semakin memperberat beban korporasi Pertamina, tetapi juga dapat memperburuk kinerja PGN pasca diakuisisi, bahkan berpotensi menurunkan harga saham PGN. Fluktuasi harga saham PGN dalam sebulan ini lebih disebabkan adanya sentimen negatif terkait rencana akusisi PGN oleh Pertamina. Tak dapat disangkal lagi bahwa fluktuasi harga saham PGN merupakan signal penolakan terhadap rencana akuisi PGN oleh Pertamina. Janganlah keputusan bluder tersebut terlalu dipaksakan.(rls)

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: