KPK dan Pemprov Jabar Bentuk Unit Cegah Gratifikasi

(SJO, BANDUNG) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemprov Jabar membentuk Unit Mekanisme Pengendalian Gratifikasi (UMPG) di lingkungan Pemprov Jabar. Sistem pengendalian ini dibentuk untuk mencegah dan menutupi titik-titik rawan terjadinya gratifikasi seperti suap atau pemerasan.

“Tadi itu agendanya menindaklanjuti kesepakatan antara gubernur dengan pimpinan KPK pada 25 September 2013, untuk menerapkan sistem pengendalian gratifikasi di Pemerintah Provinsi Jabar. Jadi kedatangan kami ke sini untuk membuat rencana kerja secara detail yang akan diimplementasikan pada 2014 ini,” kata Fungsional Direktorat Gratifikasi KPK Asep Rachmat Suwanda usai bertemu dengan Gubernur Jabar di Gedung Sate Jln. Diponegoro Bandung, Jumat (17/1/2014).

Asep mengatakan dengan sistem pengendalian ini diharapkan terbangun sistem yang baik. Sebab sistem ini dibentuk dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi, di mana gratifikasi merupakan salah satu di antaranya.

“Misalnya kita bikin aturan di internal Jabar. Gratifikasi, mau diatur seperti apa. Mana yang boleh, tidak boleh, berapa besaran yang wajar, yang bisa diterima atau diberikan,” ucapnya.

“Misalnya, di pelayanan publik tidak diperbolehkan menerima tips, tidak boleh meminta uang di luar ketentuan. Hal-hal seperti itulah yang di UU tidak ada. Melalui Unit Mekanisme Pengendalian Gratifikasi, di dalam dikumpulkan, ditelaah, kemudian baru dilaporkan ke KPK. Kira-kira itu.” ungkapnya.

Tim KPK yang dipimpin Asep Rahmat Suanda juga memaparkan berbagai upaya pencegahan korupsi di jajaran pemerintahan, khususnya pemprov.

Menanggapi kedatangan Tim KPK, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, kedatangan Tim KPK untuk menindaklanjuti kerjasama  anti gratifikasi yang diselenggarakan akhir 2013 lalu di Gedung Bappeda Jabar.  Pertemuan serupa akan dilakukan secara intens, terlebih itu sebagai bukti keseriusan Pemprov Jabar memberantas gratifikasi.

“Sekarang tindak lanjut secara intens, teknis sudah dilaksanakan antara tim KPK dengan tim Provinsi Jabar. Intinya adalah bagaimana kita mengeliminsasi menghabiskan meniadakan gratifikasi pada pelayanan umum yang ada,” tegasnya.

Tidak hanya itu, bentuk gratifikasi tersebut pun akan dimusnahkan dari semua lini, mulai perpajakan (retribusi). Yang pasti semua gratifikasi akan dimusnahkan, apakah pada layanan perpajakan atau retribusi atau perizinan atau rekomendasi, khususnya di Pemprov Jabar. (r22)

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: