Pemprov Jabar Tanggapi Kajian KPK Soal Dana Hibah

(SJO, BANDUNG) – Pemprov Jabar menanggapi kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal tingginya kucuran dana hibah disbanding provinsi lain. Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa  menjelaskan, pada 2012 hingga 2013 nilai dana hibah memang mencapai Rp 10,1 triliun. Tetapi dari nilai itu, khusus untuk 2012, Rp 4,18 Triliun ada untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pusat. 

“Sejak 2012 BOS dilaksanakan Pemerintah Provinsi karena pemkab/pemkot kurang maksimal pelaksanaannya,” kata Iwa Karniwa, di Gedung Sate Bandung, Selasa (28/1).

Iwa merinci peruntukan dana hibah 2012 dan 2013 ; BOS Pusat sebesar Rp 4,1 triliun dan Rp 4,1 triliun, Ruang Kelas Baru Sekolah Swasta Rp 154 miliar dan Rp 85 miliar, BOS Provinsi 2013 Rp 329 miliar, Pembangunan Pondok Santri 2013 Rp 100 miliar, Revitalisasi Posyandu Rp 9,5 miliar dan Rp 60,9 miliar, Rutilahu 2013 Rp 75 miliar, KONI Rp 90 miliar dan Rp 80 miliar, BKKBN Rp 10,6 miliar dan Rp 17 miliar terakhir untuk organisasi kemasyarakatan Rp 402miliar dan Rp 442 miliar.

“Kita juga ini mengesahkan bukan semata-mata asal putuskan, tapi ada juga Legislatif. Pencairan juga bukan semata kita memberi tapi ada syarat yakni proposal, rekening instansi, adanya fakta Integritas, menandatangani perjanjian yang tertuang dalam naskah untuk penerimaan penerima, dan KTP,” kata Iwa.
Perihal pencairan dana hibah jelang Pilgub Jabar 2013 lalu, Kabiro Humas Pemprov Jabar Rudi Gandakusumah mengakui pernah mencairkan bantuan terhadap 48 desa di kabupaten/kota di Jabar.
“Itu semua yang menerima karena telah menuntaskan persyaratan, jadi tidak semua dicairkan,” ungkapnya.

Setelah penyelenggaraan Pilgub Jabar menurut dia, baru sisa hibah dipenuhi dan diberikan kepada pemohon.

“Pencairan Februari 2013 itukan baru 48 desa, baru setelah Pilkada diberikan semua. Kalau yang 48 desa itu kita enggak bisa apa-apa karena persyaratan sudah lengkap. Yang menerima juga harus menandatangani fakta integritas. Yang menerima yang jelas juga lewat rekening,” jelas Rudi.

Ia menambahkan, pengucuran dana hibah juga melibatkan Badan Pengawas Keuangan Provinsi (BPKP) agar pencairan bisa transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rudi menyangkal kajian KPK bahwa pencairan dana hibah terhadap bansos berkorelasi dengan penyelenggaraan Pilgub Jabar 2013 yang dimenangkan pasangan petahana Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar .(r22)

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: