Pemprov Jabar Tunda Pencairan Dana Bansos Sampai Usai Pemilu


(SJO, BANDUNG) – Pemprov Jabar akan menunda pencairan dana bansos dan hibah hingga pelaksanaan Pemilu Legislatif  2014, terkecuali dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Pemprov Jabar akan patuh pada aturan KPK sehingga hibah dan bansos ditunda, terkecuali untuk BOS yang jumlahnya sekitar Rp 4 triliun,” kata Kabiro Humas Pemprov Jabar Rudi Gandakusumah, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (28/1).

Adanya penundaan pencairan dana bansos dan hibah ini, menurut dia, agar tidak terjadi lagi adanya tudingan KPK soal rentannya pencairan dana jelang pemilu seperti halnya pada hajatan Pemilihan Gubernur 2013 lalu. “Ini dilakukan agar terhindar dan tidak terkesan pencairan jelang Pileg, sehingga kami tunda,” tandas dia.

Badan Pengawas Keuangan Provinsi juga dilibatkan untuk bansos dan hibah 2014 ini agar nantinya pencairan bisa terawasi. “Dalam rangka mengawal hibah bansos tepat sasaran sesuai dengan proposal dan program yang diajukan pengusul dalam pelaksanaannya Pemprov bekerja sama dengan BPKP. Di mana BPKB tersebut merupakan institusi aparat pemeriksa internal pemerintah sekaligus mitra KPK,” terangnya.

KPK sendiri sudah melayangkan surat secara langsung kepada seluruh kepala daerah yang termaktub dalam surat bernomor B-14/01-15/01/2014 pada 6 Januari 2013, ditandatangani langsung Ketua KPK Abraham Samad.

KPK menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara kenaikan dana bansos dan hibah APBD dengan pelaksanaan pilkada. Ditemukan pula kecenderungan kenaikan dana hibah dibanding-bandingkan dana bansos jelang pelaksanaan Pilkada 2011 hingga 2013.(r22)

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: